Otoritas Palestina (PA) dilaporkan telah menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa mereka siap menghadapi Hamas demi mengamankan kekuasaan di Jalur Gaza. Informasi ini mencuat dalam pertemuan di Riyadh antara pejabat senior Palestina, Hussein al-Sheikh, dan utusan Timur Tengah dari pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff. Diskusi tersebut bertujuan untuk membahas masa depan politik di Gaza pasca konflik yang berkepanjangan.
Rencana PA dalam Mengelola Gaza
Dalam pertemuan itu, PA mengajukan usulan pemerintahan Gaza yang akan dipimpin oleh komite beranggotakan mayoritas pejabat dari luar wilayah kantong tersebut. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi pengaruh Hamas dan membuka jalan bagi stabilitas politik yang lebih luas.
Namun, rencana ini menimbulkan skeptisisme di kalangan pejabat AS. Salah satu sumber menyebutkan bahwa meski PA menyatakan kesiapannya untuk menghadapi Hamas, mereka mungkin membutuhkan dukungan militer dari negara-negara Arab atau pihak ketiga untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Peran Ziad Abu Amr dalam Pemerintahan Baru Gaza
Salah satu tokoh utama dalam rencana ini adalah Ziad Abu Amr, penasihat lama Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Abu Amr yang juga memiliki kewarganegaraan AS, disebut-sebut akan menjadi penguasa de facto Gaza dan diberi wewenang luas dalam struktur pemerintahan baru.
Sebagai mantan Wakil Perdana Menteri Palestina, Abu Amr memiliki pengalaman panjang dalam politik dan diplomasi. Namun, keputusannya sebelumnya untuk tidak mendanai pembangunan kembali Gaza setelah perang tahun 2014 menimbulkan tanda tanya tentang pendekatan yang akan diambilnya dalam krisis ini.
Sikap AS dan Tantangan yang Dihadapi PA
Klaim PA bahwa mereka siap berseteru dengan Hamas diragukan oleh pejabat AS. Mereka menilai pernyataan tersebut sebagai langkah berisiko tinggi yang membutuhkan dukungan signifikan. Dengan latar belakang perselisihan panjang antara Hamas dan Fatah sejak 2007, upaya PA untuk mengambil alih Gaza diprediksi akan menemui banyak rintangan.
Hamas, yang selama ini mengendalikan Gaza, menunjukkan kekuatannya dalam berbagai peristiwa, termasuk dalam pertukaran tahanan dengan Israel. Popularitasnya di kalangan warga Gaza menjadi tantangan berat bagi PA yang ingin menggantikan kepemimpinan kelompok tersebut.
Reaksi Negara-Negara Arab
Di tengah ketegangan ini, peran negara-negara Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi krusial. UEA telah menyatakan kesediaannya untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, asalkan PA direformasi tanpa Abbas di pucuk kepemimpinan. Sementara itu, Arab Saudi tampak lebih netral dalam menyikapi berbagai faksi Palestina.
Dalam konteks geopolitik, upaya AS untuk menekan negara-negara seperti Mesir dan Yordania agar menerima pengungsi Palestina dari Gaza mendapat tentangan kuat. Negara-negara Arab menolak keras gagasan pemindahan warga Gaza, menegaskan bahwa solusi bagi krisis ini harus tetap berada dalam koridor hukum internasional.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, masa depan politik Gaza masih belum pasti. PA berambisi menguasai wilayah tersebut, tetapi tanpa dukungan militer dan strategi yang matang, langkah ini bisa menjadi boomerang. Sementara itu, Hamas tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik di Palestina. Apakah upaya PA akan berhasil atau justru semakin memperumit situasi, masih harus ditunggu dalam perkembangan selanjutnya.
