Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026–2031. Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna ke-12 DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna dihadiri 339 anggota dari total 580 anggota DPR. Keputusan diambil setelah DPR menerima dan menyetujui laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang disusun Komisi XI DPR.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa selaku pimpinan rapat meminta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun untuk menyampaikan laporan resmi terkait proses seleksi calon Deputi Gubernur BI. Dalam paparannya, Misbakhun menegaskan bahwa posisi deputi gubernur merupakan bagian dari struktur pimpinan tertinggi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Dalam kerangka hukum tersebut, Bank Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur dan sejumlah deputi gubernur yang secara kolektif tergabung dalam Dewan Gubernur. Dewan inilah yang memegang mandat penuh dalam perumusan serta penetapan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan nasional. Dengan demikian, deputi gubernur memiliki peran strategis dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan bank sentral.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa undang-undang mengamanatkan pengangkatan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur BI melalui mekanisme usulan presiden yang harus memperoleh persetujuan DPR. Proses uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur BI, kata dia, ditugaskan kepada Komisi XI DPR berdasarkan hasil rapat konsultasi pada 19 Januari 2026.
Selanjutnya, Komisi XI DPR menggelar rapat internal pada 20 Januari 2026 dan menyepakati pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon. Setelah melalui rangkaian tahapan tersebut, Komisi XI DPR pada Senin, 26 Januari 2026, secara musyawarah mufakat menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI terpilih untuk periode 2026–2031.
Laporan hasil uji kelayakan itu kemudian diajukan ke rapat paripurna. Setelah pimpinan rapat meminta persetujuan peserta sidang dan tidak ada keberatan yang disampaikan, palu pengesahan pun diketuk. Dengan keputusan tersebut, Thomas Djiwandono resmi menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Juda Agung.
Selain pengesahan Deputi Gubernur BI, rapat paripurna DPR juga mengukuhkan sejumlah jabatan lain. Di antaranya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031, serta anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Thomas Djiwandono terpilih setelah bersaing dengan dua kandidat lainnya, yakni Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin Juhro dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono. Solikin menjalani uji kelayakan pada 23 Januari 2026, sementara Dicky mengikuti proses tersebut pada 26 Januari 2026 siang hari. Thomas Djiwandono menjadi kandidat terakhir yang mengikuti uji kelayakan pada hari yang sama.
Nama Thomas diumumkan sebagai Deputi Gubernur BI terpilih tidak lama setelah seluruh rangkaian uji kelayakan selesai. Ketua Komisi XI DPR memastikan bahwa keputusan diambil melalui kesepakatan internal tanpa adanya sanggahan dari anggota fraksi.
Menurut Misbakhun, pertimbangan utama pemilihan Thomas Djiwandono adalah kemampuannya untuk diterima lintas fraksi politik serta pemahamannya terhadap proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia. Ia juga menepis anggapan bahwa penunjukan tersebut berpotensi mengganggu independensi bank sentral, dengan menekankan aspek profesionalisme yang ditunjukkan selama uji kelayakan.
Profil Singkat Thomas Djiwandono
Thomas A.M. Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Presiden Prabowo Subianto.
Pendidikan tinggi Thomas ditempuh di Amerika Serikat. Ia menyelesaikan studi sarjana di Haverford College, Pennsylvania, serta meraih gelar magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, D.C.
Karier profesionalnya dimulai di dunia jurnalistik sebagai wartawan magang Majalah Tempo pada 1993, sebelum beralih ke Indonesia Business Weekly setahun kemudian. Thomas juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.
Pada 2006, ia dipercaya menjabat Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis milik Hashim Djojohadikusumo. Karier politiknya berlanjut dengan posisi sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra, hingga akhirnya dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024.
