Riyadh, 10 Februari 2025 – Pemerintah Arab Saudi dengan tegas menolak pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Sikap ini ditegaskan dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Saudi.
Dikutip dari kantor berita AFP, beberapa pejabat Israel sebelumnya mengusulkan pembentukan negara Palestina di wilayah Arab Saudi. Netanyahu sendiri sempat tersenyum saat menanggapi pewawancara dari Channel 14, sebuah media pro-Netanyahu, yang keliru menyebut “negara Saudi” alih-alih “negara Palestina”. Ia kemudian mengoreksi pernyataan tersebut.
Pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Saudi yang dirilis pada Minggu (9/2) waktu setempat tidak secara langsung merujuk pada kesalahan Netanyahu dalam wawancara tersebut. Namun, Saudi dengan tegas menolak gagasan pemindahan warga Palestina dan menyatakan dukungan penuh terhadap hak-hak mereka atas tanah historisnya.
Sikap Saudi mendapat dukungan dari negara-negara kawasan, termasuk Mesir dan Yordania. Pemerintah Kairo mengecam usulan Israel, menyebutnya sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Saudi”. Riyadh pun mengapresiasi solidaritas negara-negara Arab dalam menolak pernyataan Netanyahu.
“Pola pikir ekstremis pendudukan ini tidak memahami makna tanah Palestina bagi rakyatnya, serta hubungan historis dan sah mereka dengan wilayah tersebut,” bunyi pernyataan Saudi.
Isu pemindahan warga Palestina semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengajukan usulan mengejutkan pada Selasa lalu. Trump menyatakan bahwa AS berencana “mengambil alih Jalur Gaza” dari Israel dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah” dengan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain. Usulan tersebut langsung menuai kecaman dari negara-negara Arab yang menolak keras gagasan tersebut.
Sementara itu, Trump juga mengklaim bahwa normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel tidak mensyaratkan pembentukan negara Palestina. Namun, Riyadh membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya solusi yang adil bagi Palestina.
