Jakarta (NSM) — Perubahan peta kekuasaan di Suriah pascaberakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad membawa konsekuensi langsung bagi aktor-aktor non-negara yang selama lebih dari satu dekade mengisi kekosongan otoritas. Salah satunya adalah Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), kelompok bersenjata yang kini kehilangan pijakan politik dan militer di wilayah timur laut Suriah.
Sejak konflik pecah pada 2011, YPG kerap mengalihkan orientasi politik dan militernya mengikuti arus dukungan eksternal. Loyalitas kelompok ini tercatat berpindah dari Damaskus ke Teheran, lalu Moskow, sebelum akhirnya menggantungkan diri pada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan dalam fase terakhir berharap pada Israel. Namun, sepanjang periode tersebut, YPG tidak pernah sepenuhnya mampu mempertahankan wilayahnya tanpa dukungan senjata, pendanaan, dan perlindungan udara dari pihak luar.
Di lapangan, runtuhnya kendali YPG justru disambut terbuka di sejumlah kota yang sebelumnya berada di bawah administrasinya, seperti Tabqa dan Raqqa. Warga setempat menilai pemerintahan de facto YPG selama ini berjalan represif dan tertutup. Gambaran heroik yang kerap dilekatkan pada YPG dan afiliasinya dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) oleh sebagian media Barat tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman masyarakat lokal.
Dalam beberapa hari terakhir sebelum kekalahannya, YPG dilaporkan melakukan serangkaian tindakan yang menuai kecaman, mulai dari penggunaan pelaku bom bunuh diri berusia muda, serangan ke infrastruktur sipil, penghancuran jembatan strategis, hingga pembebasan tahanan kelompok Islamic State dari fasilitas penahanan. Sejumlah penjara yang sebelumnya dikelola YPG bahkan dibandingkan oleh pengamat independen dengan fasilitas penahanan era Assad, setelah akses jurnalis ke lokasi-lokasi tersebut dibuka.
Situasi ini diperparah oleh dinamika politik yang tidak konsisten. Upaya integrasi YPG ke dalam struktur negara Suriah sempat difasilitasi melalui serangkaian kesepakatan yang melibatkan Damaskus dengan dukungan Amerika Serikat, Prancis, dan Turki. Namun, kesepakatan tersebut berulang kali tertunda atau dibatalkan sepihak oleh pimpinan YPG, yang dinilai enggan melepaskan agenda otonomi bersenjata.
Seorang pejabat pemerintahan Suriah menyatakan, “Integrasi hanya mungkin terjadi jika semua pihak mengakui kedaulatan negara dan meninggalkan proyek separatis.” Pernyataan ini mencerminkan sikap Damaskus yang semakin tegas setelah memperoleh kembali keunggulan militer.
Di internal YPG sendiri, terdapat dua faktor utama yang mendorong kebuntuan tersebut. Pertama, pengaruh faksi garis keras PKK dalam struktur komando yang memandang kompromi dengan negara Suriah sebagai pengkhianatan terhadap tujuan separatis. Kedua, kalkulasi keliru bahwa intervensi Amerika Serikat atau Israel akan terjadi di menit-menit akhir untuk membendung operasi militer pemerintah.
Harapan tersebut tidak terwujud. Pertemuan di Erbil pada 17 Januari antara utusan Amerika Serikat, Tom Barrack, dan komandan YPG Mazloum Abdi menjadi titik balik. Dalam pertemuan itu, Barrack disebut menyampaikan kritik atas keterlambatan integrasi dan upaya menyeret Israel ke dalam konflik. Pesan Washington dinilai jelas: dukungan Amerika bersifat terbatas dan tidak akan mengorbankan kepentingan strategisnya demi agenda separatis YPG.
Pemerintah Suriah, di sisi lain, berupaya memisahkan isu etnis Kurdi dari keberadaan YPG sebagai kelompok bersenjata. Presiden Ahmed al-Sharaa mengeluarkan dekret yang mengakui hak kewarganegaraan Kurdi serta menetapkan bahasa Kurdi sebagai salah satu bahasa nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa konflik yang terjadi bersifat politik-keamanan, bukan etnis.
Pendekatan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah aktor regional. Turki menyambut baik gencatan senjata, sementara Pemerintah Daerah Kurdistan Irak—yang sebelumnya memiliki hubungan dengan YPG—menyatakan dukungan terhadap kesepakatan integrasi. Dukungan terhadap keutuhan wilayah Suriah juga ditegaskan oleh komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat.
Melalui unggahan di platform X, Tom Barrack menulis bahwa “fungsi awal YPG telah berakhir” dan Washington mendukung persatuan nasional Suriah. Pernyataan ini memperkuat sinyal bahwa ruang gerak YPG di tingkat internasional semakin menyempit.
Kekalahan YPG mencerminkan kesalahan strategis yang mendasar: melebih-lebihkan komitmen dukungan asing dan meremehkan konsolidasi negara Suriah. Dengan kembali dikuasainya wilayah-wilayah ekonomi vital dan jalur perbatasan, pemerintah Suriah kini menghadapi tantangan baru berupa integrasi pascakonflik dan rekonstruksi nasional.
Perkembangan ini juga menjadi preseden bagi kelompok-kelompok separatis lain di Suriah, termasuk faksi pro-Assad yang terisolasi di wilayah barat dan kelompok bersenjata kecil di selatan. Pesan yang disampaikan Damaskus tegas: legitimasi internal tidak dapat dibangun di atas ketergantungan eksternal.
Namun demikian, stabilitas Suriah ke depan tidak sepenuhnya bebas dari ancaman. Jika kesepakatan terbaru di Hasakah bertahan, perhatian akan bergeser pada faktor eksternal, khususnya kehadiran militer Israel yang masih menguasai sebagian wilayah Suriah. Seorang pejabat keamanan regional menilai kecil kemungkinan Tel Aviv mengambil risiko konfrontasi terbuka dengan Turki atau merusak aliansinya dengan Amerika Serikat demi YPG yang telah dikalahkan.
Pertanyaan strategisnya kini bergeser: bagaimana Israel akan menyesuaikan langkahnya setelah kehilangan salah satu instrumen pengaruh di Suriah. Selama pendudukan wilayah masih berlangsung, isu ini diperkirakan akan tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintahan baru di Damaskus.
