Direktur Jakarta Institute, Agung Nugroho, menilai pernyataan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengenai pendanaan organisasi non-pemerintah (NGO) sebaiknya dibaca dalam kerangka kehati-hatian kebijakan negara, bukan sebagai upaya memberi label negatif terhadap gerakan masyarakat sipil.
Menurut Agung, pembahasan mengenai sumber pendanaan NGO merupakan isu yang wajar dalam negara demokratis, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ia berpandangan bahwa pendanaan selalu membawa implikasi relasi dan kepentingan tertentu, sehingga diskusi terbuka mengenai hal tersebut justru menjadi bagian dari penguatan ekosistem demokrasi.
Pernyataan Wamen HAM yang belakangan menuai beragam tanggapan dari organisasi masyarakat sipil, kata Agung, perlu dilihat secara utuh dan tidak dipotong dari konteksnya. Dalam posisi sebagai negara berdaulat, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang kebijakan dan advokasi publik tidak dipengaruhi kepentingan yang berpotensi bertentangan dengan kebutuhan nasional.
Baca : DPR Sahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI
Ia menekankan bahwa kehati-hatian negara dalam membaca sumber pendanaan NGO tidak serta-merta identik dengan pembatasan kebebasan berserikat atau berekspresi. Sebaliknya, hal tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan kepentingan publik.
Agung juga mengingatkan bahwa relasi antara negara dan masyarakat sipil idealnya tidak dibangun atas dasar kecurigaan berlebihan maupun imunitas absolut. Dalam demokrasi, kritik terhadap negara merupakan hak masyarakat sipil, namun evaluasi publik terhadap NGO juga tidak seharusnya dianggap tabu. Dialog yang setara menjadi fondasi penting agar kedua pihak dapat saling mengoreksi tanpa praktik kriminalisasi atau pembungkaman.
Terkait wacana kehadiran negara dalam skema pendanaan organisasi masyarakat sipil, Agung menilai gagasan tersebut masih berada pada tataran opsi kebijakan. Ia menekankan bahwa arah dan desain kebijakan akan sangat menentukan apakah peran negara dipahami sebagai dukungan atau justru dipersepsikan sebagai alat kontrol.
Di sisi lain, kekhawatiran yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat sipil mengenai potensi penyempitan ruang kebebasan tetap dipandang sebagai hal yang relevan dan patut diperhatikan. Namun, penolakan terhadap diskusi pendanaan sejak awal dinilai berisiko menutup ruang dialog yang lebih luas dan konstruktif di ruang publik.
Polemik ini bermula dari pernyataan Mugiyanto dalam sebuah forum terbuka yang menyinggung kemungkinan pengaruh kepentingan donor asing terhadap arah program dan advokasi NGO di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan pandangan mengenai perlunya peran negara yang lebih aktif dalam mendukung keberlanjutan pendanaan organisasi masyarakat sipil, yang kemudian memicu beragam respons dari jaringan dan organisasi masyarakat sipil.
 harus dipandang ...){kind=link}