London, Inggris – Sejumlah rumah sakit terbesar yang berada di bawah naungan NHS (National Health Service) di London dilaporkan menerapkan larangan bagi stafnya untuk mengenakan simbol pro-Palestina. Kebijakan ini muncul setelah tekanan dari kelompok hukum UK Lawyers for Israel (UKLFI), yang mengklaim bahwa pemakaian simbol tersebut dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan ancaman terhadap keselamatan komunitas Yahudi di Inggris.
Menurut laporan The Telegraph pada Sabtu (16/3/2025), kebijakan baru ini mulai berlaku di lima rumah sakit yang dikelola oleh Barts Health NHS Trust, yakni St Bart’s, Mile End, Newham, Royal London, dan Whipps Cross.
Alasan di Balik Larangan
UKLFI mengajukan keluhan kepada pihak rumah sakit setelah menerima laporan dari beberapa pasien Yahudi dan ‘Israel’ yang merasa tidak nyaman melihat staf medis mengenakan simbol dan lencana yang dianggap sebagai dukungan terhadap Palestina. Salah satu kasus yang disoroti adalah pengalaman seorang wanita Yahudi yang menjalani operasi caesar di Rumah Sakit Whipps Cross pada Januari. Ia mengaku melihat tiga anggota staf mengenakan simbol pro-Palestina, termasuk lencana bertuliskan “Free Palestine” serta pin berbentuk semangka, yang secara simbolis melambangkan bendera Palestina.
Dalam pernyataannya, wanita tersebut mengatakan bahwa kehadiran simbol-simbol ini membuatnya merasa rentan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dan aksi anti-Semit di Inggris.
“Saya hanya ingin fokus pada pemulihan saya di hari itu, tetapi justru dihadapkan pada pengingat akan ancaman terhadap komunitas Yahudi,” ungkapnya.
Menanggapi tekanan dari UKLFI, pihak Whipps Cross Hospital melakukan peninjauan kebijakan seragam stafnya dan memutuskan untuk melarang pemakaian simbol politik dalam bentuk apa pun.
Amanjit Jhund, kepala eksekutif rumah sakit tersebut, dalam surat resminya kepada UKLFI menyatakan bahwa kebijakan berpakaian staf akan diperbarui untuk memastikan tidak ada simbol politik, ideologi, slogan, atau bendera nasional yang boleh dikenakan selama bertugas.
Reaksi dan Polemik Larangan Simbol Pro-Palestina
Langkah ini memicu perdebatan luas, terutama di kalangan aktivis hak asasi manusia dan kelompok solidaritas Palestina. Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai bagian dari tren yang lebih luas dalam menekan kebebasan berekspresi dan advokasi Palestina di Inggris.
Dalam beberapa bulan terakhir, peningkatan serangan ‘Israel’ di Gaza telah memicu aksi protes dan gelombang solidaritas di berbagai negara, termasuk Inggris. Namun, bersamaan dengan itu, terjadi pula pengetatan aturan terhadap penggunaan simbol pro-Palestina, baik di tempat kerja maupun di ruang publik.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai bahwa pembatasan terhadap ekspresi pro-Palestina mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam advokasi Palestina. Mereka berargumen bahwa kebijakan semacam ini melanggar hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi, yang seharusnya dilindungi dalam masyarakat demokratis.
Dampak Kebijakan terhadap Kebebasan Berpendapat
Meski pihak rumah sakit berdalih bahwa aturan baru ini bertujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang netral dan nyaman bagi semua pasien, para aktivis justru melihatnya sebagai bentuk sensor politik yang hanya berlaku sepihak.
Amnesty International dan Human Rights Watch telah berulang kali mengkritik kebijakan-kebijakan yang membatasi ekspresi pro-Palestina di Inggris dan Eropa. Menurut mereka, tindakan semacam ini tidak hanya membatasi hak individu untuk mengekspresikan solidaritas mereka tetapi juga membentuk narasi yang membungkam kritik terhadap kebijakan ‘Israel’.
Seorang juru bicara Palestine Solidarity Campaign (PSC) menanggapi larangan ini dengan mengatakan:
“Mengapa simbol pro-Palestina dianggap provokatif, sementara simbol pro-‘Israel’ tidak mendapat perlakuan yang sama? Ini adalah contoh nyata dari standar ganda yang membatasi kebebasan berbicara.”
Larangan simbol pro-Palestina di rumah sakit NHS London telah memicu perdebatan tajam mengenai batasan antara netralitas di tempat kerja dan hak atas kebebasan berekspresi.
Di satu sisi, kebijakan ini didukung oleh kelompok pro-‘Israel’ yang menganggapnya sebagai langkah untuk melindungi pasien Yahudi dari ketidaknyamanan. Namun, di sisi lain, kelompok hak asasi manusia dan aktivis Palestina melihatnya sebagai upaya untuk membungkam advokasi terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan aksi solidaritas di seluruh dunia, keputusan rumah sakit NHS ini dapat menjadi preseden bagi institusi lain di Inggris dalam menanggapi ekspresi politik di lingkungan profesional. Namun, pertanyaannya tetap: Apakah kebijakan ini benar-benar menjaga netralitas, atau justru merupakan bentuk pembatasan kebebasan berbicara?
