Washington, DC – Seorang hakim federal AS mempertanyakan tindakan pemerintahan Trump yang tetap mengeksekusi deportasi massal warga Venezuela meskipun ada perintah penghentian. Hakim James Boasberg, yang bertugas di pengadilan federal Washington, menegaskan bahwa instruksinya untuk menghentikan penerbangan deportasi harus dipatuhi.
Namun, Gedung Putih beralasan bahwa perintah tersebut hanya disampaikan secara verbal dan tidak dalam bentuk tertulis, sehingga dianggap tidak mengikat secara hukum. Selain itu, mereka mengklaim bahwa pesawat yang membawa deportan sudah meninggalkan wilayah udara AS sebelum perintah dikeluarkan.
Hakim Boasberg Tuntut Penjelasan Lengkap
Dalam sidang pada Senin, Boasberg menyatakan bahwa perintahnya jelas dan harus dipatuhi, terlepas dari format penyampaiannya. Ia juga menuntut pemerintah untuk menyerahkan rincian lengkap mengenai waktu keputusan deportasi serta informasi penerbangan. Pemerintah AS diberikan batas waktu hingga Selasa pukul 12.00 (16:00 GMT) untuk melaporkan seluruh data yang diminta.
Sementara proses hukum berlangsung, deportasi lebih lanjut ditangguhkan hingga keputusan lebih lanjut dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan pada Jumat. Pemerintahan Trump juga mengajukan permintaan agar Boasberg dikeluarkan dari kasus ini, menambah ketegangan dalam perselisihan hukum ini.
Deportasi Massal Warga Venezuela: Alasan dan Kontroversi
Keputusan deportasi ini berkaitan dengan kebijakan Trump yang menargetkan geng kriminal internasional. Pemerintah AS mengekstradisi 238 warga Venezuela yang diduga anggota geng Tren de Aragua (TdA) serta 23 orang yang terkait dengan geng MS-13, lalu mengirim mereka ke El Salvador.
Trump menggunakan Alien Enemies Act, undang-undang dari tahun 1798, sebagai dasar hukum deportasi ini. Sebelumnya, undang-undang ini hanya digunakan saat Perang Dunia II untuk mendeportasi warga negara dari negara-negara Poros.
Namun, kelompok hak asasi manusia mempertanyakan dasar hukum ini. Dari total 261 deportan, hanya 137 orang yang secara eksplisit dinyatakan dideportasi berdasarkan Alien Enemies Act, sementara status hukum sisanya masih belum jelas.
Gedung Putih dan Aktivis HAM Bersitegang
Perintah penghentian deportasi Boasberg dikeluarkan dalam sidang darurat pada Sabtu, tetapi eksekusi deportasi tetap berjalan. Gedung Putih berdalih bahwa mereka hanya mengikuti prosedur yang berlaku dan bahwa perintah verbal tidak cukup untuk membatalkan deportasi yang telah berjalan.
Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia seperti American Civil Liberties Union (ACLU) mengecam langkah Trump, menyebutnya sebagai penyalahgunaan undang-undang perang untuk tujuan politik. Amnesty International USA juga mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap migran Venezuela.
El Salvador Terima Deportan, Bukele Beri Sindiran
El Salvador menerima deportan dari AS dan Presiden Nayib Bukele tidak melewatkan kesempatan untuk menyindir keputusan pengadilan AS. Melalui unggahan di media sosial, ia menulis, “Oopsie… Terlambat,” disertai emoji tertawa, mengisyaratkan bahwa deportasi sudah terjadi meskipun ada perintah penghentian.
Pemerintah El Salvador juga merilis rekaman para tahanan di salah satu penjara super ketat mereka. Berdasarkan laporan Gedung Putih, AS memberikan dana sebesar $6 juta kepada El Salvador sebagai kompensasi atas penerimaan deportan ini.
Menurut Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, biaya tersebut jauh lebih efisien dibandingkan menahan mereka di fasilitas AS. Deportasi ini menjadi bagian dari strategi Trump untuk menindak imigrasi ilegal dalam masa jabatan keduanya. Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump telah menetapkan TdA dan MS-13 sebagai “organisasi teroris asing”, menandai pendekatan kerasnya terhadap kelompok kriminal transnasional.
Kesimpulan
Ketegangan antara pengadilan dan pemerintahan Trump semakin meningkat dalam kasus ini, dengan hakim federal menegaskan bahwa perintah pengadilan harus dihormati, sementara Gedung Putih mempertahankan kebijakan kerasnya terhadap imigrasi ilegal.
Sidang lanjutan akan menjadi titik krusial dalam menentukan apakah pemerintahan Trump dapat mempertahankan kebijakan deportasi ini atau menghadapi konsekuensi hukum atas dugaan pelanggaran perintah pengadilan.
