Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan sedang mempersiapkan langkah-langkah besar dalam konflik di Gaza. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah Israel yang menyetujui mobilisasi tambahan 400.000 tentara cadangan. Langkah ini diambil di tengah ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.
Menurut laporan Anadolu Agency, keputusan mobilisasi tentara cadangan ini muncul setelah penundaan negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Saluran 14 Israel melaporkan bahwa keputusan ini diambil sebagai antisipasi terhadap kemungkinan pertempuran baru di Jalur Gaza. Dengan keputusan terbaru ini, Israel akan memiliki kemampuan untuk memobilisasi hingga 400.000 tentara cadangan pada 29 Mei, meningkat 80.000 dari batas sebelumnya yang hanya 320.000.
Netanyahu di Tengah Tekanan Politik
Luciano Zaccara, profesor politik Teluk di Universitas Qatar, memberikan analisis menarik terkait situasi ini. Menurutnya, meskipun Netanyahu sebenarnya tidak ingin memulai kembali perang, ia berada di bawah tekanan besar dari elemen sayap kanan dalam pemerintahannya yang menentang kesepakatan gencatan senjata. “Netanyahu mencoba bermain di kedua sisi,” ujar Zaccara kepada Al Jazeera.
Zaccara menambahkan bahwa Netanyahu berusaha menyalahkan Hamas atas kegagalan memperpanjang fase pertama gencatan senjata, sementara Hamas justru menuntut Israel untuk segera beralih ke fase kedua. “Dengan cara ini, jika Netanyahu terpaksa melanjutkan permusuhan, ia bisa mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Hamas dan bahwa ia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh sebagian besar pihak di pemerintahannya,” jelas Zaccara.
Sinyal Beragam dari Amerika Serikat
Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) tampaknya memberikan sinyal yang tidak konsisten. Di satu sisi, Washington menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang. Namun, di sisi lain, AS juga memberikan “lampu hijau” kepada Netanyahu untuk melanjutkan perang jika ia yakin itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Hamas, yang mereka anggap sebagai ancaman besar.
Hamas Menuntut Kepastian
Sementara itu, Hamas menolak untuk melanjutkan negosiasi kecuali Israel mematuhi ketentuan gencatan senjata. Kelompok ini bersikeras agar Israel segera memulai negosiasi untuk tahap kedua, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan penghentian total perang. Fase pertama gencatan senjata, yang berlangsung selama enam minggu dan dimulai pada 19 Januari, secara resmi berakhir pada Sabtu tengah malam. Namun, Israel belum menyetujui untuk melanjutkan ke fase kedua.
Baca Juga : AS Percepat Pengiriman Bantuan Militer ke Israel, Nilainya Capai 4 Miliar Dolar
Dampak Konflik yang Memilukan
Perjanjian gencatan senjata sebelumnya telah berhasil menghentikan sementara perang yang telah menewaskan lebih dari 48.380 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Gaza pun kini berada dalam kondisi yang memprihatinkan, dengan infrastruktur yang hancur dan korban jiwa yang terus bertambah.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional terkait perangnya di wilayah tersebut.
