Dalam sidang yang digelar pada hari Selasa, Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, secara resmi mengesahkan resolusi yang menegaskan Volodymyr Zelenskyy akan terus menjabat sebagai Presiden Ukraina selama masa perang masih berlangsung. Resolusi ini disetujui dengan dukungan 268 suara, sementara 12 anggota parlemen memilih untuk abstain.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa kekuasaan Zelenskyy akan tetap berlaku hingga darurat militer di negara itu dicabut. Menurut konstitusi Ukraina, Zelenskyy diakui sebagai presiden yang sah, dan pemilihan umum baru akan dilaksanakan setelah situasi perdamaian tercapai. Masa jabatan Zelenskyy sendiri sebenarnya akan berakhir pada Mei 2024.
Proses pengesahan resolusi ini sempat menemui kendala. Pada upaya pertama yang dilakukan pada hari Senin, rancangan resolusi gagal memperoleh suara yang cukup, hanya meraih 218 suara dari total 226 suara yang dibutuhkan. Kegagalan ini diduga terkait dengan sikap Partai Solidaritas Eropa, yang dipimpin oleh mantan Presiden Petro Poroshenko. Namun, pada hari Selasa, Poroshenko mengumumkan bahwa fraksinya tidak akan lagi menghalangi upaya untuk memperkuat pertahanan negara dan menegakkan hukum internasional.
Isu legitimasi Zelenskyy sebagai presiden sempat menjadi perbincangan hangat. Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan keraguan atas legitimasi Zelenskyy, dengan menyebut bahwa tingkat dukungan publiknya hanya sekitar 4% dan menjulukinya sebagai “diktator tanpa pemilu.” Namun, langkah Parlemen Ukraina kali ini tampaknya menjadi jawaban tegas atas klaim-klaim tersebut.
Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyoroti bahwa Zelenskyy dinilai sengaja menghindari dialog dengan Rusia. Menurut Putin, negosiasi antara kedua negara kemungkinan besar akan mempercepat berakhirnya darurat militer, yang pada gilirannya akan menghilangkan alasan untuk menunda pemilu. Hal ini, kata Putin, akan memaksa Zelenskyy untuk segera menggelar pemilihan umum—sesuatu yang tampaknya ingin dihindari oleh presiden Ukraina tersebut.
Dengan disahkannya resolusi ini, Parlemen Ukraina memberikan sinyal kuat bahwa stabilitas kepemimpinan di tengah situasi perang dianggap sebagai prioritas utama. Langkah ini juga menegaskan komitmen Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara di tengah tekanan dari berbagai pihak.
