Di tengah ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, Mesir dan sejumlah negara Arab mengajukan proposal baru untuk membangun kembali Jalur Gaza. Rencana ini muncul sebagai respons terhadap usulan kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyerukan pengosongan Gaza dan pengambilalihan wilayah tersebut oleh AS. Proposal Mesir menekankan pembentukan “zona aman” sementara bagi warga Palestina, sementara proses rekonstruksi infrastruktur dilakukan oleh perusahaan konstruksi Mesir dan internasional.
Proposal Mesir: Zona Aman dan Rekonstruksi Tanpa Pengusiran
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menegaskan bahwa negaranya sedang menyusun rencana rekonstruksi Gaza tanpa memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Menurut surat kabar pemerintah Mesir, Al-Ahram, proposal ini dirancang untuk “menolak logika Trump” dan mencegah perubahan struktur geografis serta demografis Gaza.
Rencana tersebut mencakup pembentukan zona aman di Gaza, di mana warga Palestina dapat tinggal sementara proses rehabilitasi infrastruktur berlangsung. Mesir juga telah berdiskusi dengan sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, serta diplomat Eropa, untuk membahas pendanaan rekonstruksi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggelar konferensi internasional khusus untuk mengumpulkan dana.
Respons Internasional terhadap Rencana Trump
Proposal Mesir muncul setelah seruan Trump yang menuai kecaman global. Trump mengusulkan agar sekitar 2 juta warga Palestina dipindahkan dari Gaza, sehingga AS dapat mengambil alih dan membangun wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.” Namun, warga Palestina menolak keras rencana ini, menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah air mereka.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik proposal Trump sebagai bentuk pembersihan etnis, yang berpotensi menjadi kejahatan perang. Negara-negara Eropa juga mengecam rencana tersebut, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru mendukung gagasan Trump dan menyatakan kesiapan Israel untuk menerapkannya.
Tantangan dalam Rekonstruksi Gaza
Rencana rekonstruksi Gaza tidak akan mungkin terlaksana tanpa kesepakatan gencatan senjata tahap kedua antara Israel dan Hamas. Gencatan senjata tahap pertama, yang dijadwalkan berakhir awal Maret, masih menyisakan sejumlah isu krusial, termasuk pembebasan sandera, penarikan penuh Israel dari Gaza, dan penghentian konflik jangka panjang.
Israel menuntut penghapusan Hamas sebagai kekuatan politik dan militer di Gaza, sementara donor internasional enggan berkontribusi jika Hamas tetap berkuasa. Proposal Mesir mengusulkan pembentukan pemerintahan Palestina yang netral, tidak berpihak pada Hamas maupun Otoritas Palestina, untuk mengawasi proses rekonstruksi.
Peran Pasukan Keamanan dan Dukungan Internasional
Usulan Mesir juga mencakup pembentukan pasukan polisi Palestina yang terdiri dari mantan anggota polisi Otoritas Palestina yang masih berada di Gaza setelah Hamas mengambil alih pada 2007. Pasukan ini akan dibantu oleh personel yang dilatih oleh Mesir dan negara-negara Barat.
Namun, negara-negara Arab menegaskan bahwa mereka hanya akan mendukung pengerahan pasukan ke Gaza jika ada jalan jelas menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka. Hal ini bertentangan dengan sikap Netanyahu, yang menolak gagasan negara Palestina serta peran Hamas atau Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza.
Dukungan Eropa untuk Proposal Alternatif
Prancis dan Jerman dilaporkan mendukung upaya negara-negara Arab dalam mengembangkan proposal alternatif terhadap rencana Trump. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan telah berbicara langsung dengan Presiden al-Sisi melalui telepon untuk membahas rencana ini. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty juga memberikan pengarahan kepada pejabat Jerman dan Uni Eropa di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pekan lalu.
Masa Depan Gaza: Antara Harapan dan Ketidakpastian
Proposal Mesir dan negara-negara Arab menawarkan harapan baru bagi masa depan Gaza, meskipun tantangan politik dan keamanan tetap besar. Tanpa kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan dan dukungan internasional yang kuat, upaya rekonstruksi mungkin hanya akan menjadi wacana.
