Tel Aviv, Ketegangan antara Israel dan Hamas kembali memuncak menyusul penundaan pembebasan tawanan dari Jalur Gaza yang seharusnya dilakukan pada Sabtu (15/2/2025). Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, secara terbuka menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas penundaan ini. Sementara itu, ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem, menuntut pemerintah segera menyelesaikan pertukaran tawanan dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.
Penundaan Pembebasan Tawanan dan Tuduhan terhadap Netanyahu
Menurut juru bicara sayap bersenjata Hamas, Abu Obeida, penundaan pembebasan tawanan terjadi karena Israel dinilai melanggar ketentuan perjanjian gencatan senjata. “Pasukan Israel gagal memenuhi kewajiban mereka, termasuk mengizinkan pengungsi kembali ke Gaza utara dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan,” tegas Obeida.
Lapid, dalam wawancara dengan radio Israel 103FM, menyatakan bahwa sikap keras kepala Netanyahu menjadi penyebab utama kebuntuan negosiasi. “Netanyahu terus-menerus menolak beralih ke fase berikutnya dari perjanjian ini. Dia lebih memilih untuk mengulur waktu daripada menyelamatkan nyawa warga Israel,” ujar Lapid.
Protes Massa di Tel Aviv dan Yerusalem
Tekanan publik terhadap pemerintah Israel semakin memuncak. Pada Selasa (13/2/2025), puluhan keluarga tawanan Israel memblokir jalan raya utama di Yerusalem Barat. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas. Demonstrasi serupa juga terjadi di pusat kota Tel Aviv, di mana ratusan warga membakar obor dan meneriakkan slogan-slogan seperti “Bawa Mereka Semua Kembali Sekarang” dan “Cukup Perang.”
Para pengunjuk rasa menuduh Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan. “Pemerintah Israel merusak kesepakatan ini. Netanyahu hanya peduli pada kepentingan politiknya sendiri, bukan nyawa rakyatnya,” teriak salah seorang demonstran.
Peran AS dan Ancaman Trump
Situasi semakin rumit dengan campur tangan Presiden AS, Donald Trump. Dalam pernyataan tegasnya, Trump mengancam akan membatalkan gencatan senjata jika semua tawanan Israel tidak dibebaskan paling lambat Sabtu siang. “Neraka akan pecah jika tawanan tidak dibebaskan. Semuanya harus diselesaikan tanpa pertumpahan darah,” tegas Trump.
Netanyahu dan Trump dilaporkan telah menyepakati pedoman untuk fase kedua kesepakatan Gaza, yang mencakup pengusiran pimpinan Hamas, pembubaran sayap bersenjata mereka, dan pembebasan semua tawanan. Namun, implementasinya masih terhambat oleh ketegangan politik di dalam negeri Israel.
Krisis Kemanusiaan di Gaza
Sementara itu, krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Otoritas lokal Gaza mendesak mediator internasional untuk menekan Israel agar memenuhi kewajiban kemanusiaannya. “Bantuan kemanusiaan harus segera masuk ke Gaza. Rakyat kami menderita karena blokade dan kurangnya pasokan dasar,” kata seorang pejabat Gaza.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025 seharusnya dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama, yang berlangsung selama enam minggu, melibatkan pembebasan 33 tahanan Israel sebagai ganti 737 tahanan Palestina. Tahap kedua difokuskan pada pembebasan tahanan Israel yang tersisa, sementara tahap ketiga akan mencakup rekonstruksi Gaza dan pemulangan jenazah tawanan Israel yang meninggal dalam tahanan.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Kabinet Keamanan Israel dijadwalkan bertemu pada Selasa (13/2/2025) untuk membahas nasib perjanjian gencatan senjata. Lapid menyerukan “pertukaran tahanan satu tahap” alih-alih metode bertahap yang dinilainya terlalu lambat dan berisiko. “Metode saat ini hanya akan membunuh para sandera. Kita butuh tindakan tegas sekarang,” tegasnya.
Dengan tekanan dari dalam dan luar negeri, Netanyahu dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan kebijakan kerasnya atau mengutamakan keselamatan warga Israel yang masih ditahan di Gaza. Sementara itu, rakyat Israel terus menunggu kabar baik tentang keluarga mereka yang masih menjadi tawanan.
