Pyongyang, Korea Utara kembali menegaskan bahwa senjata nuklir yang mereka miliki bukanlah alat negosiasi atau tawar-menawar diplomasi, melainkan merupakan kekuatan tempur yang siap digunakan jika ada ancaman invasi dari pihak musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh kantor berita resmi negara tersebut, Korean Central News Agency (KCNA), di tengah meningkatnya tekanan internasional atas program nuklir Pyongyang.
Dalam laporan yang diterbitkan KCNA, Korea Utara menolak spekulasi bahwa kepemilikan senjata nuklir mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan internasional atau sebagai alat barter dalam perundingan ekonomi.
“Kekuatan nuklir kami bukan untuk mencari pengakuan dari pihak mana pun dan bukan alat tawar-menawar yang bisa ditukar dengan uang,” tulis KCNA, mengutip pernyataan pemerintah Pyongyang.
Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali menegaskan kebijakan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. Sejumlah pengamat berspekulasi bahwa Trump mungkin lebih terbuka terhadap kemungkinan kompromi dengan Korea Utara dibandingkan kebijakan garis keras yang diterapkan pemerintahan sebelumnya. Namun, KCNA menegaskan bahwa tujuan utama Pyongyang tetap mempertahankan senjata nuklir untuk mencegah agresi militer terhadap negaranya.
Reaksi terhadap Tekanan Internasional
Selain merespons kebijakan AS, Korea Utara juga mengecam pernyataan pejabat NATO dan Uni Eropa yang menolak mengakui negara tersebut sebagai kekuatan nuklir. Pyongyang menyebut pernyataan tersebut sebagai “tidak masuk akal” dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemampuan pertahanan militernya.
Dalam beberapa pekan terakhir, media pemerintah Korea Utara mempublikasikan kunjungan pemimpin tertinggi Kim Jong Un ke fasilitas pengayaan uranium. Laporan tersebut menegaskan komitmen Korea Utara untuk memperkuat “perisai nuklir” dalam menghadapi potensi ancaman dari negara-negara yang mereka anggap bermusuhan.
Spekulasi Mengenai Diplomasi Trump dan Kim Jong Un
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih telah memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan dilanjutkannya dialog tingkat tinggi antara AS dan Korea Utara. Selama masa jabatan pertamanya, Trump bertemu dengan Kim Jong Un sebanyak tiga kali, termasuk dalam pertemuan bersejarah di Singapura pada 2018. Namun, perundingan di Hanoi pada 2019 gagal mencapai kesepakatan karena kedua negara tidak menemukan titik temu terkait proses denuklirisasi dan pencabutan sanksi terhadap Pyongyang.
Dalam sebuah wawancara terbaru dengan Fox News, Trump menyebut Kim Jong Un sebagai “orang cerdas” dan mengungkapkan niatnya untuk kembali berdialog dengan Korea Utara. Meski demikian, Pyongyang belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
Sikap Tegas Washington terhadap Korea Utara
Di sisi lain, Gedung Putih tetap berpegang pada kebijakan denuklirisasi penuh Korea Utara, meskipun Trump secara tidak langsung menyebut negara tersebut sebagai “negara nuklir” dalam pidatonya di awal tahun. Pernyataan ini sempat memicu spekulasi tentang kemungkinan perubahan kebijakan AS terhadap Pyongyang. Namun, Washington dengan cepat menegaskan bahwa tujuan akhirnya tetap mengarah pada pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
