Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan efektivitas pemerintahan. Dalam peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU), ia menyampaikan peringatan tegas kepada para menteri yang dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi sinyal tersebut dengan menegaskan bahwa evaluasi kinerja menteri merupakan hak prerogatif presiden. Ia menyebut bahwa Prabowo pasti memahami siapa saja pembantu-pembantunya yang bekerja secara maksimal dan siapa yang perlu dievaluasi.
“Dalam 100 hari pertama, Presiden tentu merasakan langsung bagaimana kinerja para menterinya. Jika ada yang belum menunjukkan performa terbaik, maka keputusan untuk melakukan perubahan ada di tangan beliau,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).
Menurut Dasco, pernyataan Prabowo merupakan peringatan serius bagi para pembantu presiden agar lebih optimal dalam menjalankan tugas. Prabowo, kata dia, selalu bersikap terbuka dalam menilai kinerja menteri.
“Ketika beliau sudah berbicara secara terbuka seperti itu, maka itu adalah warning bagi para menteri. Mereka harus segera melakukan evaluasi internal dan memastikan bahwa tugas-tugas mereka dijalankan dengan baik,” tambah Dasco.
Evaluasi kinerja menteri dalam pemerintahan bukanlah hal yang baru. Setiap pemimpin memiliki standar yang berbeda dalam menilai efektivitas timnya. Jika Prabowo benar-benar melakukan reshuffle kabinet, maka langkah tersebut diyakini sebagai upaya untuk memperkuat pemerintahan demi kepentingan rakyat.
Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai kapan evaluasi tersebut akan berujung pada perombakan kabinet. Namun, pesan Prabowo sudah sangat jelas: bagi para menteri yang masih belum bekerja maksimal, bersiaplah untuk digantikan.
