Trump Usulkan Pemindahan Warga Gaza dan Pengambilalihan Wilayah
Pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai Jalur Gaza telah memicu reaksi keras dari berbagai pemimpin dunia dan organisasi internasional. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih, Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindahkan secara permanen dari Gaza, sementara AS mengambil alih wilayah tersebut untuk membangunnya kembali.
Rencana Transformasi Gaza Menjadi “Riviera di Timur Tengah”
Trump menyatakan bahwa Jalur Gaza saat ini tidak layak huni dan perlu direlokasi. “Saya pikir orang-orang di Gaza tidak seharusnya kembali. Kita perlu mencari tempat lain yang lebih baik bagi mereka,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa AS memiliki rencana untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera di Timur Tengah,” sebuah kawasan yang dapat dihuni oleh berbagai komunitas global, termasuk warga Palestina.
Namun, Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait bagaimana AS dapat secara hukum mengklaim wilayah tersebut atau ke mana lebih dari 1,8 juta warga Palestina akan dipindahkan. Pernyataan ini segera menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai rencana tersebut sebagai ancaman bagi hak asasi manusia dan stabilitas kawasan.
Reaksi Dunia: Kecaman dari PBB dan Negara-Negara Arab
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dengan tegas mengecam usulan Trump, menyebutnya sebagai bentuk “pembersihan etnis” yang dapat menghambat upaya menuju perdamaian. Dalam sebuah pernyataan di media sosial, kepala biro PBB, Fassihi, mengutip Guterres yang memperingatkan bahwa rencana tersebut berisiko membuat pembentukan negara Palestina menjadi mustahil.
Reaksi serupa juga datang dari negara-negara Arab. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kembali komitmennya terhadap negara Palestina yang merdeka dan menyatakan bahwa komunitas internasional seharusnya fokus pada upaya mengurangi penderitaan rakyat Palestina, bukan mencabut mereka dari tanah kelahiran mereka.
Ancaman terhadap Stabilitas Timur Tengah
Mesir dan Yordania, dua sekutu utama AS di Timur Tengah, juga menolak gagasan pemindahan paksa warga Gaza. Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sissi, serta Raja Yordania, Abdullah II, memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk ketegangan di kawasan dan merusak upaya diplomatik untuk solusi dua negara yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Masa Depan Gaza di Tengah Gencatan Senjata
Pernyataan Trump muncul di tengah kondisi yang masih bergejolak di Gaza, di mana gencatan senjata yang dimediasi AS masih dalam tahap negosiasi. Perjanjian ini sejauh ini telah memungkinkan pembebasan sandera serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang mengalami kehancuran akibat konflik berkepanjangan.
Dengan berbagai kecaman dan dampak geopolitik yang menyertai pernyataan ini, masih belum jelas apakah usulan Trump akan mendapatkan dukungan di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, dunia internasional terus memantau perkembangan di Jalur Gaza dan menantikan langkah berikutnya dalam proses perdamaian Timur Tengah.
