Jakarta, (Newsindomedia) – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja, menyampaikan bahwa proyek pembangunan baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini sepenuhnya akan ditangani oleh Otorita IKN. Menurut Endra, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan proyek-proyek yang telah dimulai atau masuk dalam pipeline, sementara pekerjaan baru akan menjadi tanggung jawab otorita tersebut.
“Proyek baru, seperti infrastruktur legislatif dan yudikatif, akan dikerjakan oleh Otorita IKN,” ungkap Endra di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.
Endra menegaskan bahwa kementeriannya masih memiliki tugas menyelesaikan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan Gedung Polri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Basilika Nusantara. Proyek-proyek ini ditargetkan selesai sebelum 2027.
Meski tidak lagi menangani proyek baru, Kementerian PUPR tetap akan berperan melalui pengawasan dan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Otorita IKN.
Tambahan Anggaran untuk Proyek Legislasi dan Yudikatif
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur baru, khususnya untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.
“Kami telah mengusulkan tambahan anggaran ini ke Bappenas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujar Basuki, Senin, 9 Desember 2024. Saat ini, Otorita IKN telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 6,3 triliun untuk 2025.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan arahan langsung kepada Basuki untuk mempersiapkan infrastruktur legislatif dan yudikatif, seiring dengan rencana relokasi pusat pemerintahan. Basuki sendiri dilantik sebagai Kepala Otorita IKN pada 5 November 2024.
Baca Juga : Saldi Isra-Arief Hidayat Dilaporkan ke MKMK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik
Rencana Pengamanan Objek Vital di IKN
Dalam persiapan menuju 2028, Basuki juga memprioritaskan pembangunan pos-pos pengamanan untuk mendukung operasional Presiden Prabowo yang direncanakan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Sebanyak 12 pos pengamanan akan dibangun pada tahun 2025 untuk menjaga objek-objek vital, termasuk Istana Garuda dan Istana Negara.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan pengamanan berjalan maksimal,” tambah Basuki.
Pembangunan infrastruktur dan persiapan relokasi pemerintahan di IKN mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam mewujudkan visi ibu kota baru yang modern, aman, dan terintegrasi. (nsb/newsindomedia)
