Jakarta, (Newsindomedia) — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dinilai masih memiliki pengaruh politik yang besar meski telah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak lagi menjadi anggota partai politik setelah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP). Pengaruh tersebut lebih didasarkan pada sosoknya sebagai mantan presiden yang kuat secara personal di mata publik.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai Jokowi tetap menjadi figur yang andal secara personalitas meskipun tanpa dukungan partai. “Jokowi harus dilihat sebagai figur yang mengandalkan personality. Tanpa partai pun, dia tetap leading,” ujar Ali saat dihubungi pada Selasa (17/12).
Ali juga menyebut bahwa Jokowi akan tetap menjadi pemain penting dalam dinamika politik Indonesia karena keluarganya yang memiliki posisi strategis. Anak Jokowi, Gibran Rakabuming, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum partai, sementara menantunya, Bobby Nasution, baru saja terpilih sebagai gubernur.
Arah Politik Jokowi di Masa Depan
Meskipun pengaruhnya masih besar, arah politik Jokowi ke depan belum dapat dipastikan. Ali Rif’an menduga Jokowi masih akan melihat peta politik dalam beberapa waktu ke depan sebelum memutuskan apakah akan bergabung dengan partai tertentu atau tetap menjadi figur independen.
Jika bergabung dengan partai, Ali memprediksi Golkar dan Gerindra menjadi dua pilihan paling realistis bagi Jokowi. Menurutnya, mendirikan partai baru kurang memungkinkan karena memerlukan biaya yang besar. “Jokowi mungkin lebih nyaman dengan posisinya sekarang, sambil melihat dinamika ke depan,” katanya.
Ketertarikan Jokowi terhadap politik dinilai tetap kuat, mengingat keluarganya terlibat aktif di panggung politik nasional.
Pemecatan Jokowi dari PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi memecat Jokowi dari partai bersama anak dan menantunya. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, pada Senin (16/12).
Pemecatan Jokowi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memungkinkan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Menurut surat pemecatan, tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap etika partai dan merusak sistem demokrasi. “Menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK adalah pelanggaran berat,” bunyi keterangan resmi yang diteken oleh Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan dirinya menghormati keputusan PDIP. Ia enggan membela diri atau mencari pembenaran. “Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti, waktu yang akan mengujinya,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/12).
Terkait kemungkinan membentuk partai baru, Jokowi menyebut konsep “partai perorangan” sebagai pilihannya. “Saya sudah menyampaikan, partai perorangan,” tuturnya.
Pengaruh Jokowi Masih Kuat
Terlepas dari pemecatan dan ketidakjelasan arah politiknya, pengaruh Jokowi diperkirakan tetap signifikan dalam politik Indonesia. Kehadirannya, baik secara langsung maupun melalui keluarganya, akan terus menjadi sorotan. Bagaimana Jokowi memanfaatkan pengaruhnya akan sangat bergantung pada strategi dan dinamika politik dalam beberapa tahun ke depan.
